Politik Islam bukan hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi lebih kepada pengaturan urusan umat dengan berdasarkan syariat. Dalam perspektif Islam, tujuan politik mencakup keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap agama dan kehidupan manusia. Tulisan ini akan mengupas beberapa teori politik Islam yang mendalam, mengaitkan prinsip-prinsip ini dengan implementasi praktisnya dalam masyarakat modern, serta memberikan pandangan tentang bagaimana kita bisa menerapkannya dalam konteks kehidupan saat ini.
Politik Islam: Lebih dari Sekedar Perebutan Kekuasaan
Politik dalam Islam (siyâsah) diartikan sebagai usaha untuk mengatur urusan umat dengan tujuan utama menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Hal ini sangat berbeda dari politik yang hanya berfokus pada perebutan kekuasaan. Dalam Islam, politik adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu tercapainya kesejahteraan umat dan terlaksananya prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan bermasyarakat.
Politik dalam Islam memberikan ruang bagi pemerintahan untuk membuat aturan yang dapat mengatur kehidupan umat, namun dengan catatan bahwa semua aturan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, setiap tindakan politik yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai dasar dalam Islam, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu dan masyarakat.
Konsep kontrak sosial dalam politik Islam, dikenal dengan istilah Bay‘ah , merujuk pada perjanjian antara pemimpin dan rakyat. Dalam konteks ini, pemimpin dipilih oleh rakyat dengan janji untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan rakyat diwajibkan untuk taat kepada pemimpin selama ia tidak melanggar syariat. Konsep ini memberikan dasar bagi sistem pemerintahan yang adil, di mana pemimpin tidak hanya memimpin berdasarkan kekuasaan tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang mengutamakan kebaikan bersama.
Melalui Bay‘ah , masyarakat mengakui pemimpin sebagai otoritas yang sah, tetapi dengan syarat bahwa kepemimpinan tersebut berlandaskan pada keadilan dan kebaikan umat. Jika pemimpin melanggar prinsip-prinsip syariat atau menyimpang dari tugasnya, rakyat berhak untuk mengingatkan atau bahkan menggantinya. Ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan dalam sistem politik Islam.
Salah satu pemikir besar dalam sejarah pemikiran politik Islam adalah Ibnu Taimiyah. Dalam teori Siyâsah Syar‘iyyah (politik syariat), Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya pemerintahan yang berdasarkan pada syariat Islam. Ia berpendapat bahwa pemerintahan yang baik harus menjalankan prinsip-prinsip keadilan, merawat umat dengan adil, dan memastikan bahwa hukum yang diterapkan adalah hukum yang sesuai dengan syariat Islam.
Dalam konteks ini, politik Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, di mana setiap individu mendapatkan hak-haknya, dan sistem hukum berjalan dengan adil. Konsep ini juga menyoroti pentingnya negara dalam menjaga dan melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta, yang dikenal dengan istilah maqasid al-shari‘ah (tujuan syariat). Negara bertugas untuk menjaga agar prinsip-prinsip ini tetap terjaga dalam setiap aspek kehidupan.
Dalam teori Daulah Madaniyyah atau Negara Madani, konsep pemerintahan Islam yang ideal adalah pemerintahan yang dapat memfasilitasi tercapainya kemaslahatan umat dengan cara yang adil dan bijaksana. Negara ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga hukum, tetapi juga sebagai penjaga moralitas dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat.
Konsep Negara Madani ini mengakui pluralitas dan keberagaman dalam masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad Shalallahua'alaihi Wasallam. Piagam ini mengakui keberadaan berbagai kelompok agama, seperti Muslim, Yahudi, dan Nasrani, dan menetapkan prinsip keadilan serta perdamaian di antara mereka. Dalam Negara Madani, keadilan sosial menjadi pusat dari kebijakan negara, di mana setiap individu dihargai martabatnya tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau ras.
Tujuan Politik Islam: Menjaga Kemaslahatan Umat
Politik Islam memiliki lima tujuan utama yang dikenal dengan hifzh al-dîn , hifzh al-nafs , hifzh al-‘aql , hifzh al-nasl , dan hifzh al-mâl (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Tujuan-tujuan ini tidak hanya terbatas pada urusan spiritual, tetapi juga mencakup aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Politik Islam mengajarkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga setiap elemen kehidupan manusia, mulai dari agama hingga aspek materiil seperti harta benda. Negara tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai pelindung bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam hal ini, negara harus memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu terlindungi, dan tidak ada satu pun pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
Politik Islam memiliki landasan yang kuat dalam teori dan praktiknya. Dengan konsep-konsep seperti Bay‘ah , Siyâsah Syar‘iyyah , dan Daulah Madaniyyah , politik Islam bukan hanya bertujuan untuk mendirikan pemerintahan yang adil, tetapi juga untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Negara dalam politik Islam bukan hanya alat kekuasaan, tetapi juga penjaga moral dan keadilan bagi umat manusia.
Meskipun demikian, implementasi politik Islam dalam konteks modern masih menghadapi berbagai tantangan. Pluralitas masyarakat, dinamika globalisasi, dan tantangan terhadap syariat menjadi beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan politik Islam dalam pemerintahan masa kini. Namun, dengan prinsip-prinsip yang kokoh dan tujuan yang jelas, politik Islam tetap relevan untuk diterapkan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.
